Sosialisasi Evaluasi Kinerja Akademik

Sosialisasi Evaluasi Kinerja Akademik

Padang – Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kopertis Wilayah X melaksanakan Sosialisasi Evaluasi Kinerja Akademik bagi Perguruan Tinggi Swasta, Kamis (29/12).

Sosialisasi Evaluasi Kinerja Akademik PTS dibuka secara resmi oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah X, Drs. Hanafi, MS. Sekretaris Pelaksana mengatakan Evaluasi Kinerja Akademik PTS dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu, mengawasi serta mengendalikan perguruan tinggi agar tetap berjalan secara sehat sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sosialisasi Evaluasi Kinerja Akademik bagi PTS diikuti oleh 75 orang perwakilan dari Pimpinan PTS, Badan Penyelenggara, dan SPMI PTS di wilayah Sumatra Barat. Materi sosialisasi merupakan penjabaran dari Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 yang difokuskan pemeriksaan dugaan pelanggaran perguruan tinggi.

Dr. Rina Shahriyani Shahrullah, anggota Tim EKA  menjelaskan sosialisasi Evaluasi Kinerja Akademik ini diselenggarakan untuk membangun kesadaran PTS dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

“Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Akademik ini bukan untuk mencari kesalahan PTS. Tujuannya adalah untuk pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” ucap Rina.

Lebih lanjut Rina menjelaskan, jenis-jenis pelanggaran berikut sanksi administratifnya diatur dalam Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015. Bentuk pelanggaran yang dikategorikan ringan di antaranya adalah perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulum, pemberian gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, memiliki dosen tetap kurang dari 6 (enam) untuk setiap program studi, tidak memenuhi nisbah dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Sanksi administrasi pelanggaran ringan berupa peringatan tertulis. Perguruan tinggi yang dikenai sanksi ini harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan. Jika tidak, perguruan tinggi akan dikenai sanksi administrasi sedang sampai dengan sanksi administrasi berat.

Kategori pelanggaran sedang dijelaskan oleh Dr. Eko Alvares. Beberapa hal yang termasuk dalam pelanggaran sedang di antaranya adalah program sarjana memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat, program magister memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor  atau sederajat, perguruan tinggi tidak memiliki statuta, tidak melakukan pelaporan secara berkala ke PDPT, dan lain-lain.

Sanksi pelanggaran kategori sedang ini dapat berupa penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan seperti penundaan bantuan keuangan, hibah, penghentian penerimaan mahasiswa baru, penundaan proses usul pembukaan program studi baru, dan penundaaan pelaksanaan akreditasi. Jika tidak memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan dapat dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan sampai dengan pemberian sanksi administrasi berat, terangnya.

Terakhir, Dr. Meiliana menjelaskan jenis pelanggaran berat. Di antaranya perguruan tinggidan/atau program studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi, memberikan gelar akademik kepada orang yang tidak berhak, tidak mengusulkan akreditasi ulang program studi, penyelenggaraan studi di luar domisili PTS tanpa izin dari Menteri, dan lain-lain. Bentuk sanksi pelanggaraan berat ini mulai dari penghentian pembinaan, pencabutan izin program studi hingga pencabutan izin PTS.

Rencananya, pertengahan tahun 2017 nanti Tim EKA Kopertis Wilayah X akan turun ke semua PTS di wilayah Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Pemeriksaan terhadap PTS didasari atas laporan masyarakat, berita di media massa, dan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). “Diharapkan, semua PTS di lingkungan Kopertis Wilayah X membaca aturan tentang Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 dan menerapkannya pada perguruan tinggi masing-masing agar tidak termasuk dalam kategori pelanggaran penyelenggaraaan perguruan tinggi,” ungkap Rina. (HR)

Comments are closed.